NUSANTARATV.ID LAMPUNG .- Dugaan kuat proyek di provinsi Lampung, ada indikasi permainan antar pejabat dan pengusaha jadi ajang KKN dan sehingga main tunjuk saja.
Jangan jangan itu sengaja di penganten kan oleh pokja pungkas ketua LP KPK
“Dalam pelelangan tidak jelas HPS dan nilainya” baik perencanaan maupun pelaksanaan nya.
“Adanya masalah proyek ini di lampung. Ketua LP KPK Ahmad Yusuf mengatakan, ” itu yang namanya E katalog dan inpres. Diduga tidak di lelang, lelang pun diduga tidak jelas, melainkan penujukan langsung ke pengusaha yang punya AMP.
Dimana mekanisme nya dia tidak melewati LPSE, bagai mana mau tau, nilai nya berapa , kerjaan nya dimana, ” Pungkasnya kepada awak media.
Yusuf sapaan akrabnya Menegaskan dan akan mengawasi dana yang di kucurkan dari pusat agar Benar- benar di realisasikan di tiap- tiap daerah dilampung
(25/05/2023).
” Semenjak adanya Tiktok viral dari bima soal pembangunan infrastruktur jalan rusak yang ada di daerah lampung , banyak pejabat di daerah lampung ketar ketir ,” ucap ketua LP KPK Yusuf
Banyaknya perkerjaan yang sangat besar nominal yang dikerjakan, di menangkan oleh perusahan besar
Namun sangat di sayangkan pekerjaan yang ada dilampung ini tidak adanya keterbukaan informasi publik padahal dalam UU NO.14 tahun2008 sudah jelas keterbukaan informasi.
Diduga kuat semua pekerjaan yang nama nya E-katalog dan inpres kurang keterbukaan dan kurang pengawasan. Bisa di jadikan ajang korupsi oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab .
“Seandainya tidak ada keterbukaan publik untuk pekerjaan yang anggarannya dari proyek APBN dan APBD provinsi lampung sudah jelas dugaan kuat itu bisa menguntungkan para pengusaha, Dan di jadi kan ajang korupsi kolusi nepotisme,” tegas yusuf (TIM IMO)
